iklan anti korupsi PD lucu

Effendy Gazali: Iklan Antikorupsi Demokrat Lucu
Selasa, 9 Desember 2008 - 07:27 wib

JAKARTA - Pengamat Komunikasi Politik Effendy Gazali menilai iklan antikorupsi yang digarap Partai Demokrat sebagai iklan yang lucu dan tidak memiliki makna apa-apa.

"Persoalan korupsi merupakan permasalahan besar, namun hanya dibuat seperti itu. Jadi saya bisa katakana ini iklan terlucu yang pernah saya lihat," kata Effendy kepada okezone di Jakarta, Selasa (9/12/2008).

Selain itu, lanjutnya, pesan yang ingin diungkapkan kepada masyarakat juga tidak mengena. "Tidak kena sama sekali," tegasnya.

Dia menambahkan, pesan korupsi yang didengungkan tokoh dan pemuka agama tidak pernah berhasil. "Apalagi hanya berbicara tidak," tandasnya
http://pemilu.okezone.com/read/2008/...-demokrat-lucu

Wed Oct 22, 2008 3:43 am
Iklan Dusta Partai Demokrat

Partai Demokrat mengeluarkan iklan politik di media cetak dan elektronik. Isinya data kemajuan yang berhasil dicapai selama pemerintahan Presiden SBY. Dari data yang ditampilkan iklan itu orang mungkin akan menyimpulkan bahwa pemerintah SBY adalah pemerintah yang sukses. Namun bagi saya data itu sebagian manipulatif.

1. Perekonomian tumbuh di atas 6%. Faktanya tahun pertumbuhan setiap tahun pada tahun 2004 sebesar 5,03%, 2005 5,69%, 2006 5,51%, 2007 6,32 %, dan 2008 semester pertama sebesar 6,36%. Jadi ekonomi tumbuh di atas 6% baru pada 2 tahun terakhir, bukan sepanjang masa pemerintahan SBY.

Itupun masih harus diberikan catatan tambahan. Dalam dokumen Rancangan Pembangunan Jangka Menengah disebutkan bahwa target pertumbuhan adalah 5,5% di tahun 2005, 5,7% di tahun 2006, 6,7% di tahun 2007, 7,2% di tahun 2008. Artinya pertumbuhan yang dicapai pemerintahan SBY masih jauh di bawah target yang mereka janjikan. (Sumber Iman Sugema, TEMPO 26 Oktober 2008)

2. Tingkat pengangguran terus berkurang, sehingga tinggal 8,5% di tahun 2008. Data yang dikemukakan sudah betul. Lengkapnya adalah 10,3% (2005), 10,5% (2006), 9,8 % (2007), 8,5% (2008). Tapi lagi-lagi ini tidak sesuai janji. Janjinya adalah 9,5 % (2005), 8,9 % (2006), 7,9 % (2007), 6,6% (2008). (sumber sda)

3. Kemiskinan tinggal 15,4% di tahun 2008. Tidak ada target tahunan yang disebutkan. Namun pada akhir tahun 2009 ditargetkan angka kemiskinan turun menjadi 8,2 persen. Dengan angka kemiskinan masih di atas 15% sekarang ini, ditambah krisis ekonomi global, mustahil target 8,2% itu akan tercapai.

4. Anggaran pendidikan 20% dari APBN. Benar ini dituruti, tapi baru pada APBN 2008. Itupun setelah Majelis Konstitusi memenangkan gugatan atas APBN yang sebelumnya telah diajukan pemerintah.

5. Korupsi diberantas tanpa pandang bulu.

Pertama, perlu diluruskan dulu bahwa yang dilakukan oleh pemerintahan SBY adalah penindakan terhadap kasus-kasus korupsi, bukan pemberantasan.Pemberantasan setidaknya memiliki 2 komponen, yaitu penindakan dan pencegahan. Program pencegahan korupsi nyaris nol pada pemerintahan SBY. Pengawasan internal di berbagai lembaga pemerintah tidak berjalan. KPK mengeluh, fungsi inspektorat jenderal di setiap departemen tidak ada. Indikasinya: tidak ada kasus korupsi yang dibuka atas laporan dari inspektrorat jenderal. Reformasi birokrasi untuk membenahi pengelolaan uang negara tidak dilakukan sebagaimana mestinya.

Kedua, penindakan atas kasus korupsi sangat pandang bulu, sehingga muncul istilah tebang pilih. Yang paling jelas adalah tidak ditindaknya Aulia Pohan, besan SBY yang terlibat kasus aliran dana Bank Indonesia. Padahal fakta persidangan atas terdakwa lain menunjukkan peran besar si Pohan dalam kasus itu. Kasus lain adalah berhentinya penyidikan atas kasus aliran dana dari Miranda Gultom di mana data-data dari intelijen keuangan menunjukkan bahwa sumber dananya berasal dari perusahaan milik Tomy Winata, salah seorang pengusaha kroni SBY. Demikian juga, kasus Jaksa Urip-Arthalita hanya terhenti pada kedua terdakwa itu, tanpa ada penyidikan lebih lanjut atas kemungkinan kejahatan dalam pembuatan keputusan yang membebaskan beberapa konglomerat hitam dari jerat hukum
http://www.forums.apakabar.ws/viewto...cec89284831958

Iklan SBY dan Anggota Demokrat
Politisi Demokrat aja ada yg Korup di DPR kok!

“Katakan tidak! pada korupsi”
“Partai Demokrat bersama SBY terus melawan korupsi tanpa pandang bulu,”
“Korupsi menghancurkan supremasi hukum, melemahkan tatanan pemerintahan, menggerogoti sendi-sendi demokrasi dan merusak moral bangsa.”

Sekilas iklan ini memunculkan kesan seolah-olah Partai Demokrat yang telah melakukan pemberantasan korupsi di Indonesia. Partai Demokrat akan berkilah bahwa iklan antikorupsi merupakan suatu edukasi dan warning bagi seluruh masyarakat untuk tidak melakukan tindakan korupsi. Hal ini dapat dimengerti. Namun dibalik itu semua, partai politik seperti Demokrat tentunya memiliki agenda dibalik itu.

Dari fakta, hampir semua partai politik memiliki anggota yang melakukan korupsi Baik partai penguasa maupun oposisi. Dari partai Golkar, PDIP, PPP,PBB, PKB, hingga Partai Demokrat - dibawah pembinaan SBY.

Sebut saja anggota DPR dari Frakasi Demokrat, Sarjan Tahir yang menerima suap 5 milyar untuk menyetujui usulan pelepasan kawasan hutan lindung Pantai Air Telang seluas 600 hektare.

April 2008 ketika KPK ingin menjalankan kerjanya untuk mencari barang bukti di Senayan atas kasus korupsi anggota DPR : Al Amin Nasution, Anthony Zeidra Abidin dan Hamka Yandhu, seorang anggota DPR dari Demokrat - Ahmad Fauzi melontarkan gagasan membubarkan KPK. Sebuah pernyataan jujur dari seorang dewan yang menolak kinerja KPK. Pernyataan Ahmad Fauzi atas KPK “Kalau perlu dibubarkan saja,” Dia juga melontarkan wacana untuk merevisi UU No 30 Tahun 2002 tentang KPK. Menanggapi hal itu, Fraksi Partai Demokrat DPR RI hanya merotasi Achmad Fauzie dari Komisi III ke Komisi VII yang membidangi masalah keagamaan.

Jadi, kita berharap agar iklan ini tidak hanya lip service saja. Cuman kata, tanpa aksi nyata. Disamping itu, dengan desakan dan dukungan masyarakat, di masa mendatang, semua partai politik mau ikut program antikorupsi di internal partainya, kebijakan partai hingga kebijakan di legislatif dan eksekutif. Sudah saatnya, Demokrat bersama partai-partai lain menapakkan platform antikorupsi sebagai salah satu pilar di pemerintahan, DPR dan lembaga hukum.
http://nusantaranews.wordpress.com/2...t-antikorupsi/